Surabaya – Ketua Santri Milenial Jatim Mohammad Fadli Rohman mengajak para santri bersama mahasiswa untuk mewaspadai masuknya kembali Neo Komunis di Jatim dan membuktikan bahwa pemuda juga akan ikut berperan dalam mempertahankan keutuhan NKRI.

“Mahasiswa dan santri harus waspadai masuknya benih neo komunisme di Jawa Timur,” tegas M Fadli.

Hal itu mengemuka saat Seminar dan Diskusi bertema “Mewaspadai Gerakan Neo Komunis, Sekarang Nuntut Hak Asasi Manusia Besok Nuntut Mendirikan Partai Komunis” di Auditorium Universitas Merdeka Surabaya, Jl. Ketintang Madya VII No.2, Jambangan – Surabaya, Senin (29/1/2018).

Ratusan peserta antusias dan menyimak para pemateri seminar yang disampaikan Wakil Rektor Unmer Surabaya Yeni Eka Pratiwi, Praktisi Wawasan Kebangsaan Ir. Jusuf Mahdi, dan Jurnalis – Praktisi Media Elis Yusniyawati.

Hal senada juga dilontarkan Presiden BEM Unmer Surabaya Fahmi bahwa mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam mencegah dan melawan bangkitnya neo komunis.

“Caranya adalah dengan memahami betul nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945,” ucapnya.

Sementara itu, Kolonel Laut (Purn.) Ir. Jusuf Mahdi, MM mengingatkan bahwa tantangan kedepan mahasiswa semakin berat karena akan banyak menghadapi ancaman yang timbul dari generasi-generasi muda yang tidak faham tentang butir-butir yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila.

“Mudahnya Budaya asing yang masuk telah menghapus nilai budaya Indonesia yang natural. Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan pemuda saat ini yang lebih bangga dengan produk impor dan lifestyle yang meniru-niru budaya asing,” tuturnya.

Dijelaskan dia, bahaya komunis gaya baru/Neo Komunis yaitu suatu kelompok yang memutar balikan fakta fakta sejarah. Ketika generasi muda tidak tahu sejarah bangsa, maka disaat itulah kesempatan bagi Neo Komunis untuk memanfaatkan generasi generasi muda guna mengubah pola pikiran mereka bahwa apa yang disampaikan komunis gaya baru, itulah yang dianggap paling benar.

“Komunis harus kita perangi agar tidak muncul kembali di Negeri ini, karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” ucap Jusuf Mahdi.